Dilema Investasi dan Perlindungan Lokal

Dilema Investasi dan Perlindungan Lokal

Oleh: Hukman Reni

Penyegelan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah bukan sekadar persoalan pelanggaran jarak spasial. Peristiwa ini merupakan manifestasi nyata dari pergulatan ideologis yang dihadapi negara. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut menggelar karpet merah bagi investasi swasta demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, mereka juga memikul mandat konstitusional untuk melindungi pedagang lokal yang rentan tersisih oleh arus modal besar. Karena itu, kasus ini menuntut evaluasi menyeluruh, bukan sekadar panggung populis yang mengorbankan kepastian hukum, melainkan pencarian jalan tengah yang logis secara akademik sekaligus realistis secara kebijakan.

Indonesia hingga kini masih bergulat dengan paradoks modernisasi ekonomi yang timpang. Kehadiran ritel modern memang menawarkan efisiensi rantai pasok, standardisasi pelayanan, serta kepastian harga bagi konsumen. Per Kuartal I 2025, Kementerian Perdagangan mencatat jumlah minimarket nasional telah mencapai 53.500 gerai. Indomaret memimpin dengan 23.127 gerai, disusul Alfamart dengan 20.455 gerai. Kehadiran jaringan ritel tersebut kerap diasosiasikan sebagai simbol kemajuan infrastruktur wilayah dan modernisasi ekonomi lokal. Akan tetapi, di balik citra kemajuan itu, penetrasi modal yang masif secara perlahan juga menggerus keberlangsungan warung-warung kelontong milik masyarakat setempat.

Ekspansi itu bahkan berlangsung tanpa tanda-tanda melambat. Hingga Kuartal III 2025, jumlah gerai Alfamart telah meningkat menjadi 20.925 unit, sementara Indomaret mencapai 23.441 gerai. Keduanya menambah ratusan gerai baru hanya dalam rentang satu tahun. Yang lebih mencolok, dari sekitar 80 ribu desa di Indonesia, rata-rata setiap dua desa kini telah ditempati satu minimarket berjaringan nasional. Angka tersebut bukan sekadar statistik bisnis, melainkan gambaran mengenai pergeseran peta kekuasaan ekonomi yang sedang berlangsung secara perlahan tetapi masif.

Dampak sosial-ekonominya tidak dapat diabaikan. Ketua APKLI mencatat bahwa jumlah warung kelontong yang pada 2007 masih mencapai 6,1 juta unit kini tinggal sekitar 3,9 juta per awal 2025. Artinya, sekitar 2,2 juta warung telah tutup secara permanen. Tidak hanya itu, sedikitnya 3.500 pasar tradisional ikut gulung tikar. Akibatnya, uang yang semestinya berputar di desa justru tersedot keluar dan mengalir ke pusat korporasi, bukan kembali ke kantong warga lokal. Karl Polanyi menyebut fenomena seperti ini sebagai double movement, yakni kondisi ketika ekspansi pasar bebas yang tidak terkendali pada akhirnya memunculkan perlawanan sosial yang menuntut perlindungan. Gejala itu tampak jelas dalam polemik yang kini terjadi di Lombok Tengah.

Keunggulan komparatif ritel modern memang sangat besar. Mereka didukung modal kuat, teknologi yang lebih maju, serta daya tawar tinggi terhadap produsen. Sebaliknya, pedagang kecil yang bermodal terbatas hampir tidak memiliki ruang untuk bersaing secara setara. Alfred Marshall, melalui teori aglomerasi ekonominya, telah mengingatkan bahwa konsentrasi ritel bermodal besar tidak selalu menciptakan efek trickle-down bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya. Sebaliknya, konsentrasi tersebut justru menyedot arus konsumen dan melemahkan ekosistem ekonomi lokal yang lebih beragam. Dalam konteks seperti ini, yang terjadi bukan lagi persaingan sehat, melainkan proses eliminasi ekonomi secara perlahan.

Antonio Gramsci memberi kacamata analitis yang lebih tajam untuk membaca fenomena tersebut. Menurutnya, hegemoni kapitalis tidak bekerja melalui pemaksaan fisik semata, melainkan melalui konstruksi budaya yang perlahan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Berbelanja di minimarket ber-AC dianggap modern dan beradab, sedangkan pasar tradisional yang becek dipersepsikan sebagai simbol keterbelakangan. Dalam situasi demikian, pemerintah sering kali, sadar atau tidak, menjadi fasilitator utama hegemoni tersebut melalui kemudahan izin usaha atas nama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks itulah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengambil langkah drastis dengan menyegel puluhan gerai yang terbukti beroperasi dalam radius kurang dari satu kilometer dari pasar rakyat. Kebijakan itu didasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur tata ruang dan jarak minimal pendirian ritel modern demi melindungi kehidupan pedagang tradisional. Secara normatif, tujuan hukumnya sangat jelas. Persoalannya terletak pada konsistensi pelaksanaannya.

Pertanyaan mendasarnya ialah mengapa regulasi zonasi itu baru dipermasalahkan setelah puluhan gerai berdiri kokoh dan ratusan tenaga kerja lokal menggantungkan hidup pada operasionalnya. Sikap pemerintah daerah yang abai pada tahap awal, lalu tiba-tiba tampil sangat taat hukum di kemudian hari, mencerminkan inkonsistensi birokrasi yang klasik. Dalam literatur kebijakan publik, kondisi semacam ini dikenal sebagai regulatory capture, yaitu keadaan ketika regulator justru melayani kepentingan pihak yang seharusnya diawasi, lalu baru bertindak ketika tekanan politik mulai menguat. Penegakan aturan secara tebang pilih bukanlah wujud supremasi hukum, melainkan oportunisme birokratis.

Dari perspektif hukum, benturan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi kebijakan tata ruang antarlevel pemerintahan. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid) menuntut agar pelaku usaha yang telah mengantongi izin resmi memperoleh perlindungan investasi yang jelas dan konsisten. Namun di sisi lain, pemerintah kabupaten menggunakan tameng otonomi daerah untuk membatalkan komitmen tersebut. Ketidaksinkronan antara ambisi investasi pemerintah pusat dan kecenderungan populis pemerintah daerah pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim bisnis secara makro.

Secara ekonomi, persoalan ini pada dasarnya merupakan tarik-menarik klasik antara efisiensi pasar dan pemerataan kesejahteraan. Teori neoklasik mengagungkan efisiensi alokatif. Dalam logika tersebut, jika konsumen memilih minimarket, maka tersingkirnya pedagang tradisional dianggap sebagai seleksi alam ekonomi yang wajar. The survival of the fittest dilegalkan sebagai indikator kemajuan. Sebaliknya, mazhab ekonomi kerakyatan memandang pasar tidak pernah benar-benar adil apabila dibiarkan tanpa intervensi negara. Ritel modern dinilai menyedot surplus ekonomi dari daerah menuju pusat korporasi, sementara pasar tradisional menjaga agar setiap rupiah tetap berputar di komunitas lokal.

Pandangan tersebut diperkuat oleh sosiolog ekonomi Mark Granovetter melalui konsep embeddedness dalam karya monumentalnya Economic Action and Social Structure (1985). Granovetter menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya. Karena itu, pasar tradisional tidak dapat dipahami semata sebagai ruang transaksi ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial tempat berlangsungnya gosip politik, praktik utang-piutang tanpa jaminan formal, hingga solidaritas komunal yang kerap menyelamatkan keluarga saat krisis. Sebaliknya, ritel modern perlahan membentuk masyarakat yang lebih atomistik. Pembeli datang, memilih barang, membayar di kasir, lalu pergi tanpa membangun ikatan sosial apa pun.

Dari perspektif antropologi, pasar tradisional juga merupakan pusat kearifan lokal dan identitas kultural masyarakat. Di Lombok, pasar rakyat menjadi ruang hidup bagi kriya lokal, kuliner khas, dan hasil bumi petani kecil yang sering kali tidak lolos kurasi ketat ritel modern. Kehadiran ritel modern yang menjual produk seragam dari produsen massal pada akhirnya melahirkan homogenization of consumption. Masyarakat lokal perlahan bergeser dari produsen mandiri menjadi konsumen pasif dalam rantai pasok global. Ironisnya, banyak warga yang siang hari berdemonstrasi menolak minimarket, tetapi malam harinya tetap berbelanja di sana karena alasan kepraktisan.

Di balik seluruh polemik ideologis tersebut, terdapat pula sisi kemanusiaan yang sering terlupakan. Ratusan pemuda-pemudi lokal menggantungkan hidup pada operasional gerai-gerai tersebut. Karena itu, menutup usaha secara paksa tanpa menyiapkan jaring pengaman ekonomi justru melahirkan paradoks baru melindungi pedagang kecil dengan cara menciptakan pengangguran baru. Tidak mengherankan jika pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan kemudian turun tangan mengingatkan pentingnya dialog dan mediasi, bukan tindakan represif sepihak yang berpotensi merusak citra iklim investasi di mata investor internasional.

Pengalaman sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa perlindungan ekonomi lokal dan investasi modern tidak selalu harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila pemerintah mampu merancang kebijakan yang cerdas dan adaptif. Kuncinya bukan pada pelarangan total, melainkan pada kemampuan melakukan kooptasi taktis terhadap modal besar agar tetap memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu contoh yang paling sering dirujuk. Buakannya melakukan penutupan paksa, pemerintah daerah mewajibkan minimarket jejaring nasional berganti nama menjadi Toko Milik Rakyat (Tomira) dan bermitra dengan koperasi desa serta UMKM lokal. Standar operasionalnya tetap modern, tetapi minimal 20–30 persen ruang pajang diwajibkan diisi produk lokal warga Kulon Progo. Dengan model seperti ini, modal besar dipaksa menjadi mesin distribusi produk domestik. Pekerja lokal tetap terserap tanpa menciptakan gelombang pengangguran baru. Dalam konteks ini, hegemoni kapitalis tidak dihancurkan, melainkan dijinakkan dan diarahkan untuk menopang ekonomi rakyat.

Kota Padang menawarkan pendekatan yang lebih ideologis. Pada fase tertentu kepemimpinan daerahnya, kota ini memberlakukan moratorium total terhadap Alfamart dan Indomaret demi melindungi budaya berdagang masyarakat Minangkabau. Namun ruang ekonomi yang ditinggalkan tidak dibiarkan kosong. Pemerintah mendorong lahirnya Minang Mart, memodernisasi warung kelontong berbasis koperasi, dan merevitalisasi pasar rakyat agar mampu bersaing dari sisi kenyamanan dan pelayanan.

Memang perlu dicatat bahwa moratorium tersebut mengalami pasang-surut seiring pergantian kepemimpinan daerah. Namun sebagai model kebijakan, Padang tetap menunjukkan bahwa perlindungan ekonomi lokal dapat berhasil apabila negara hadir secara aktif sebagai arsitek pembangunan, bukan sekadar penjaga gerbang yang sewaktu-waktu menutup portal secara mendadak.

Sementara itu, Surabaya memilih pendekatan yang lebih presisi dibanding sekadar pelarangan. Minimarket berjaringan nasional hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial primer dan jalan arteri utama. Kawasan permukiman dan sekitar pasar tradisional ditutup rapat melalui sistem perizinan elektronik yang ketat. Selain itu, setiap gerai yang memperoleh izin diwajibkan menjadi “bapak angkat” bagi warung kelontong di sekitarnya melalui pelatihan manajemen stok dan penyediaan pasokan barang dengan harga grosir. Model Surabaya menunjukkan bahwa pembatasan spasial yang konsisten sejak awal jauh lebih berwibawa dibanding penyegelan gerai yang telah telanjur beroperasi.

Di Lombok Tengah sendiri, ketegangan akhirnya mulai mereda setelah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia bersama pemerintah daerah menempuh langkah pragmatis melalui kesepakatan pembukaan kembali secara bertahap dan opsi relokasi bagi gerai yang melanggar zonasi. Situasi ini bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Sebaliknya, ia menjadi bukti bahwa investasi swasta dan perlindungan ekonomi rakyat sebenarnya bukan dua kutub yang harus saling meniadakan. Keduanya dapat diorkestrasi secara selaras apabila pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat serta visi perencanaan yang matang sejak awal.

Ke depan, solusi kebijakan tidak boleh lagi terjebak pada dua ekstrem, penutupan total bercorak sosialis-populis atau pembiaran absolut ala kapitalisme liberal. Apalagi di era digital saat ini, zonasi geografis konvensional semakin kehilangan relevansinya karena perdagangan daring tidak mengenal batas jarak.

Karena itu, pemerintah daerah memerlukan instrumen kebijakan yang lebih adaptif. Kewajiban penyediaan ruang pajang bagi produk UMKM lokal, pola kemitraan inti-plasma dengan pedagang tradisional, pengaturan jam operasional yang melindungi waktu emas pasar rakyat, hingga penerapan pajak progresif terhadap ritel modern yang dialokasikan untuk revitalisasi pasar tradisional merupakan beberapa alternatif yang layak dipertimbangkan. Dengan demikian, hegemoni kapitalis tidak perlu ditolak secara mentah-mentah, melainkan dipaksa memikul tanggung jawab sosial yang lebih adil.

Pada akhirnya, kasus Lombok Tengah harus menjadi cermin refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan. Penataan tata ruang yang konsisten dan perlindungan terhadap pedagang kecil memang merupakan keniscayaan demi mewujudkan keadilan sosial. Namun implementasinya tidak boleh dilakukan melalui arogansi birokrasi yang mengabaikan hak pekerja lokal dan mencederai kepastian hukum pelaku usaha. Kebijakan publik yang paripurna semestinya mampu menjahit harmoni antara pertumbuhan ekonomi makro yang efisien dan kelestarian ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, tanpa mengorbankan periuk nasi rakyat kecil di atas altar regulasi yang disusun secara serampangan.

Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology 91, no. 3 (1985): 481–510.

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.

Marshall, Alfred. Principles of Economics. 8th ed. London: Macmillan, 1920.

Polanyi, Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 1944.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Lombok Tengah, 2021.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data Pertumbuhan Ritel Modern Nasional Kuartal I dan Kuartal III Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2025.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Laporan Perkembangan Warung Kelontong dan Pasar Tradisional Indonesia Tahun 2025. Jakarta: APKLI, 2025.

Hoare, Quintin, and Geoffrey Nowell Smith, eds. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York: International Publishers, 1971.

Polanyi, Karl. The Self-Regulating Market and the Fictitious Commodities. In The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, 71–80. Boston: Beacon Press, 1944.

Granovetter, Mark. The Strength of Weak Ties and Economic Life. In The Sociology of Economic Life, edited by Mark Granovetter and Richard Swedberg, 18–33. Boulder: Westview Press, 1992.