Politik Tanpa Kawan

Politik Tanpa Kawan

Oleh: Hukman Reni

Mei 2026 akan dicatat dalam sejarah politik Indonesia bukan sebagai bulan kebangkitan nasional, melainkan sebagai bulan "Cuci Tangan Nasional". Panggungnya adalah kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan lakon utamanya adalah Grace Natalie, sang pendiri, wajah molek partai, dan kini, seorang calon terdakwa dalam "kapasitas pribadi".

Ketika 40 ormas Islam melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemotongan video ceramah Jusuf Kalla (JK) mengenai konflik Poso dan Ambon, kita tidak hanya melihat sebuah sengketa konten media sosial. Kita sedang menyaksikan sebuah eksperimen laboratorium politik tentang bagaimana sebuah kata bernama "Solidaritas" bisa mengalami pengerutan makna hingga ke titik nol.

Secara yuridis, argumen Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menegaskan bahwa partai tidak akan memberikan bantuan hukum karena tindakan Grace merupakan "tanggung jawab pribadi". Dalam kerangka hukum positif, argumentasi ini memiliki basis. Kita mengenal prinsip personal liability, di mana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hukum pidana tidak mengenal pengalihan tanggung jawab karena afiliasi organisasi.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada teks undang-undang. Ia bergerak ke wilayah sosiologi hukum. Dalam perspektif ini, individu tidak pernah sepenuhnya terpisah dari struktur sosial yang membentuknya. Ada konsep yang sering disebut sebagai corporate character, karakter kolektif yang melekat pada individu yang menjadi representasi organisasi.

Bagaimana mungkin seseorang yang DNA-nya berkelindan dengan identitas partai, seorang Sekretaris Dewan Pembina, yang berbicara, bergerak, dan membangun opini publik atas nama ideologi partai, bisa secara instan "menanggalkan" jubah kepartaiannya saat jempolnya menekan tombol upload?

Jika Grace Natalie berbicara tentang toleransi dan intoleransi, publik tidak melihat Grace sebagai individu yang sedang iseng di depan kamera. Publik melihat manifestasi ideologi PSI. Menarik garis pemisah antara "Grace sang pribadi" dan "Grace sang PSI" dalam kasus ini adalah sebuah akrobat intelektual yang lebih sulit daripada memisahkan air dari cucian.

Penolakan bantuan hukum ini, jika dianalisis dengan teori equality before the law, mungkin terdengar mulia. Seolah-olah PSI ingin menunjukkan bahwa tidak ada hak istimewa bagi elit. Namun, dalam realitas politik kekuasaan, ini lebih mirip dengan "pengasingan sukarela". Secara hukum, Grace dibiarkan telanjang di depan badai pasal-pasal ITE dan penodaan. Sebuah pengorbanan taktis agar kapal besar bernama PSI tidak ikut karam diterjang gelombang protes 40 ormas. Secara politik, ia diposisikan sebagai "buffer zone". Peredam gelombang tekanan publik agar tidak langsung menghantam tubuh partai.

Secara sosiologis, nama "Partai Solidaritas Indonesia" kini menghadapi krisis semantik. Solidaritas, menurut mile Durkheim, seharusnya menjadi perekat yang mengikat individu dalam sebuah kesadaran kolektif. Namun, dalam kasus Grace 2026, kita melihat jenis solidaritas baru. Solidaritas tidak lagi bersifat absolut. Ia menjadi kondisional.

Solidaritas yang bersyarat.
Solidaritas yang transaksional.
Solidaritas yang tunduk pada elektabilitas.

Dengan kata lain, "kami bersama anda selama anda menguntungkan kami." Dan sebaliknya, "kami tidak mengenal anda ketika anda menjadi beban." Ini adalah bentuk baru solidaritas dalam politik modern. Solidaritas yang mengikuti grafik survei, bukan nilai.

Pernyataan Ahmad Ali (Mad Ali) yang begitu tegas menjaga jarak adalah sebuah pesan sosiologis yang mengerikan bagi para kader di akar rumput. Jika seorang "ibu pendiri" saja bisa didefinisikan sebagai "orang luar" saat tersandung masalah hukum, maka apa jaminannya bagi kader di daerah? Ini menciptakan iklim ketakutan sosiologis di mana loyalitas menjadi barang murah yang bisa ditukar dengan keselamatan citra. PSI sedang mempertontonkan drama "habis manis sepah dibuang" dalam versi layar lebar yang sangat sinematik.

Loyalitas, dalam sistem seperti ini, kehilangan maknanya. Ia tidak lagi menjadi hubungan timbal balik antara individu dan organisasi, melainkan menjadi hubungan satu arah. Kader loyal kepada partai, tetapi partai tidak wajib loyal kepada kader. Ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai "ketidakpastian eksistensial politik".

Secara filosofis, tindakan Grace yang menginstruksikan partai untuk tidak membantunya, dengan alasan menjaga nama baik lembaga, adalah bentuk martirisme yang ganjil. Dalam filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre, manusia memang dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Tidak ada ruang untuk bersembunyi di balik struktur. Namun, dalam konteks politik, tindakan ini tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu berada dalam tarik-menarik antara altruisme dan pragmatisme.

Jika diuji dengan kerangka Immanuel Kant tentang categorical imperative, tindakan ini menjadi problematis. Kant menekankan bahwa tindakan moral harus dapat dijadikan prinsip universal. Artinya, jika semua partai politik melakukan hal yang sama, meninggalkan kadernya dalam situasi krisis, maka partai politik akan kehilangan fungsi dasarnya sebagai wadah perjuangan kolektif. Ia tidak lagi menjadi institusi ideologis. Ia berubah menjadi entitas administratif yang hanya mengelola citra.

Eksistensi PSI yang selama ini menjual "politik baru", politik yang jujur, transparan, dan berani berbeda dari praktik lama, hancur seketika oleh retorika penjarakan ini. Mereka tidak sedang mempraktikkan politik baru. Mereka sedang mempraktikkan politik klasik yang paling konvensional, survival of the fittest. Siapa yang kuat menjaga citra, dia yang bertahan.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, kasus Grace 2026 adalah cermin dari rapuhnya kebebasan berpendapat di hadapan mobilisasi massa. Penegakan hukum yang dipicu oleh laporan 40 ormas menunjukkan bahwa ruang publik kita masih sangat sesak oleh politik identitas. Namun, yang lebih menyedihkan adalah respon partai politiknya.

Bukannya menjadi tameng bagi perdebatan ideologis yang sehat (meskipun cara Grace mengunggah video tersebut diperdebatkan validitasnya), PSI justru memilih mundur ke zona nyaman.

Dalam demokrasi yang sehat, partai politik seharusnya menjadi institusi yang memperjuangkan kebenaran versinya melalui jalur hukum yang elegan, bukan justru mengamputasi anggotanya demi menghindari kericuhan.

Keputusan Ahmad Ali menunjukkan bahwa demokrasi kita masih bersifat "demokrasi elektoral permukaan". Partai lebih takut pada penurunan survei atau kemarahan massa daripada kehilangan integritas ideologis.

Jika PSI yakin bahwa narasi Grace benar (bahwa tidak ada maksud menista atau memfitnah), mengapa mereka takut memberikan bantuan hukum? Penolakan itu secara implisit mengirimkan pesan, "kami juga ragu padamu, Grace."

Secara budaya, kasus ini adalah peringatan keras bagi para politisi "pop-culture" yang hidup dari potongan video dan narasi media sosial. Budaya kita saat ini adalah budaya clip-thinking, di mana konteks seringkali dikorbankan demi konten. Grace Natalie, yang besar di dunia media, justru terjerat oleh jaring yang ia ikut bangun.

Namun, hukuman budaya yang ia terima, berupa pengucilan dari struktur partainya sendiri, jauh lebih menyakitkan daripada proses di Bareskrim. Ini adalah tragedi budaya digital di mana "wajah" partai bisa dibasuh hanya dengan satu pernyataan pers singkat di kantor DPP.

Kasus hukum Grace Natalie 2026 adalah sebuah satire tentang kekuasaan. Ini adalah momen di mana retorika "solidaritas" bertemu dengan tembok realitas "kepentingan". Grace mungkin yakin bahwa dirinya tidak melanggar hukum. Tetapi ia lupa bahwa dalam politik, kebenaran hukum seringkali kalah oleh kenyamanan posisi.

Bagi PSI, langkah "cuci tangan" ini mungkin menyelamatkan mereka dari serangan ormas dalam jangka pendek, tetapi secara jangka panjang, mereka telah kehilangan ruhnya. Mereka telah bertransformasi dari partai ideologis menjadi partai birokratis, yang mampu menghitung untung-rugi dari nasib pendirinya sendiri.

Pada akhirnya, di tahun 2026 ini, kita belajar satu hal penting dari Grace Natalie. Dalam politik Indonesia, jarak antara "pahlawan partai" dan "bukan urusan kami" hanya sejauh satu lembar surat laporan polisi.

Selamat datang di era politik tanpa bayangan, di mana solidaritas hanyalah sebuah nama, bukan sebuah tindakan.

Suara Pelan Lahir di Parepare Sulawesi Selatan

Berbagi :