Akta Kelahiran

Akta Kelahiran

Oleh: Hukman Reni

Jauh sebelum manusia punya nama, negara telah punya rencana. Di ruang bersalin, di tengah isak tangis dan tinta sidik jari yang basah, hukum sudah hadir. Kehadirannya diam-diam, namun pasti.

Bayi baru lahir tak tahu hak dan kewajiban. Namun, negara sudah tahu, di mana ia dicatat, bagaimana ia diurus, dan bagaimana ia dikenali secara administratif.

Inilah peristiwa hukum pertama manusia. Seseorang lahir ke dalam sistem negara melalui dokumen sakral bernama Akta Kelahiran.

Sejak saat itu, manusia memasuki drama panjang bernama hidup dalam hukum. Ia belum bisa bicara, tapi sudah punya NIK-Nomor Induk Kependudukan. NIK adalah semacam username permanen hingga liang lahat. Ia belum punya gigi, tetapi sudah memiliki hak konstitusional.

Bagi sebagian orang, akta kelahiran hanyalah selembar kertas tipis yang sering dilipat dan disimpan di map plastik bersama ijazah dan buku tabungan.

Namun secara yuridis, ia adalah pengakuan paling fundamental, tanda bahwa seseorang diakui keberadaannya oleh hukum.

Tanpanya, manusia hanyalah makhluk biologis. Hidup, bernafas, mungkin bahagia, tetapi tak ada dalam catatan negara.

Ia bisa menikah, bekerja, bahkan berbuat baik, tetapi bagi sistem hukum, ia tak lebih dari makhluk yang tak terdeteksi oleh CCTV kependudukan.

Di sinilah ironi hukum modern menemukan panggungnya. Kita baru benar-benar “lahir” ketika negara menuliskan nama kita di lembar registrasi sipil. Sebelum itu, semua tangisan bayi hanyalah suara tanpa subjek hukum, dan ini bukti betapa kuatnya pena birokrasi dibandingkan tali pusar ibu.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Dari sinilah hukum mulai bekerja. Ia menetapkan waktu, tempat, dan kewajiban. Seseorang belum genap dua bulan hidup di dunia, namun sudah memiliki tenggat hukum yang menentukan apakah ia akan tercatat sebagai warga negara atau sekadar penumpang gelap republik.

Akta kelahiran bukan sekadar bukti administratif. Ia adalah kunci utama untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan.

Dari situ mengalir rantai panjang legalitas. Mulai Kartu Keluarga, KTP, ijazah, NPWP, hingga surat nikah dan akta kematian.

Jika hukum adalah panggung besar, maka akta kelahiran adalah tiket masuknya. Tanpa tiket, seseorang mungkin bisa menonton dari luar pagar, tapi tak akan pernah dianggap penonton resmi.

Tanpa akta kelahiran, seseorang kehilangan hak untuk memiliki identitas hukum yang sah, dan itu berarti kehilangan kesempatan untuk diakui oleh negara.

Ironisnya, banyak warga baru sadar pentingnya dokumen ini ketika anaknya ditolak mendaftar sekolah karena “tidak terdata di sistem.”

Data BPS tahun 2023 menunjukkan sekitar 7,4% anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun belum memiliki akta kelahiran.

Di wilayah pedalaman Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara, angkanya bahkan jauh lebih tinggi. Mereka menjadi warga negara secara sosial, namun belum secara administratif.

Di titik ini, akta kelahiran bertransformasi menjadi simbol paradoks. Ia menjanjikan pengakuan, namun sekaligus menyimpan potensi diskriminasi.

Di atas kertas, setiap manusia berhak diakui keberadaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Namun dalam praktik, hanya mereka yang berhasil menembus labirin administrasi yang benar-benar ada dalam catatan hukum.

Bayi-bayi yang lahir di pelosok tanpa fasilitas pencatatan, sering kali menjadi warga negara tanpa negara. Hidup dalam realitas, tapi tidak hadir dalam administrasi kependudukan.

Di sisi lain, nama yang tercantum di akta kelahiran kadang lebih “resmi” daripada panggilan sayang ibunya. Negara memanggilnya “Agus Setiawan,” padahal di rumah ia hanya dikenal sebagai “Agus Kecil.” Namun di hadapan hukum, “Agus Kecil” tidak ada. Yang ada hanyalah entitas legal bernama Agus Setiawan, lahir pada tanggal sekian dari ayah-ibu dengan nomor induk sekian.

Siapa yang pertama kali menciptakan hukum kelahiran? Tentu bukan dokter, bukan bidan, bukan ibu yang melahirkan. Melainkan negara. Institusi abstrak yang mencatat setiap kehidupan agar bisa dikalkulasi.

Hukum lahir dari obsesi manusia terhadap keteraturan, tapi keteraturan itu sering lupa bahwa manusia pertama-tama bukan data, melainkan cerita. Akta kelahiran hanyalah formalitas bagi sistem, bukan legitimasi bagi eksistensi.

Di desa-desa, masih banyak bayi lahir tanpa disertai akta kelahiran. Namun mereka tetap tumbuh, belajar, dan menyanyikan Indonesia Raya. Mereka tetap memiliki rasa keadilan, meski tak tercatat di lembar hukum. Ini membuktikan bahwa hukum tidak menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan hukum.

Namun bukan berarti kita bisa meremehkan akta kelahiran. Tanpanya, seseorang akan sulit bersekolah, menikah, bahkan mati secara hukum. Sebab akta kematian tak bisa dibuat tanpa data kelahiran.

Lahir tanpa akta berarti mati tanpa catatan, dan di antara keduanya hidup berjalan seperti bayangan yang tak tertangkap kamera hukum.

Bayangkan seorang anak lahir di perbatasan, tanpa surat lahir, tanpa tanda tangan pejabat. Ketika dewasa, ia tak bisa membuat KTP, membuka rekening, atau ikut pemilu. Ia menjadi warga negara de facto tanpa de jure, manusia tanpa identitas di mata hukum, tapi korban kelalaian di mata kemanusiaan.

Sebagian orang menyebut akta kelahiran sebagai kontrak pertama manusia dengan negara. Tanpa sadar, begitu tercatat, kita telah memasuki sistem kewajiban, kelak membayar pajak, tunduk pada hukum, dan mengikuti tata tertib sosial.

Akta kelahiran adalah surat perjanjian tanpa kesepakatan eksplisit, yang ditandtangani negara untuk kita sebelum kita sempat berkata apa-apa.

Namun di sisi lain, dokumen ini juga pintu harapan. Ia memungkinkan anak yang miskin sekalipun mendapat beasiswa, peluang kerja, dan pengakuan legal.

Akta kelahiran menandai awal kesetaraan formal, bahwa setiap warga, setidaknya di atas kertas, sama di depan hukum.

Di sinilah konsep equality before the law menemukan makna paling awalnya, bukan di ruang sidang, tapi di ruang bersalin.

Hukum mencatat kelahiran dengan rinci, namun jarang mencatat perasaan yang menyertainya. Tak ada kolom di akta kelahiran yang menulis “lahir dengan cinta” atau “lahir dalam perjuangan.” Semua diringkas menjadi tanggal, waktu, dan tempat. Di situlah bahasa hukum kehilangan puisinya. Ia kering, tapi vital. Ia formal, tapi menentukan.

Filsuf hukum Gustav Radbruch pernah mengatakan bahwa hukum yang baik harus berdiri di atas tiga pilar. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam konteks akta kelahiran, kepastian hukum hadir melalui pencatatan administratif, kemanfaatan hukum terlihat dari akses terhadap layanan publik.

Namun keadilan hukum baru akan lahir ketika negara menjamin bahwa setiap anak, tanpa kecuali, tercatat secara gratis, mudah, dan cepat.

Sebagaimana juga diingatkan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus “mengalir bersama kehidupan.”

Maka akta kelahiran bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk kasih sayang negara terhadap warganya, sebuah cara rasional untuk berkata, “kami tahu kamu ada”.

Bila akta kelahiran dimaknai hanya sebagai administrasi, maka hukum kehilangan jiwanya. Namun bila ia dipahami sebagai manifestasi atas eksistensi, maka hukum justru menjadi bahasa cinta negara terhadap warganya. Ia menjadi jembatan antara legalitas dan kemanusiaan, antara tinta dan kehidupan.

Sebab pada akhirnya, manusia lahir dengan tangisan, bukan tanda tangan. Dengan cinta, bukan legalitas.

Tetapi, negara perlu memberi bentuk formal pada cinta itu melalui akta kelahiran agar dapat melindungi.

Maka dari sesuatu yang administratif, lahir sesuatu yang eksistensial. Dari selembar kertas, tumbuh pengakuan, bahwa setiap hidup layak diingat dan dilindungi.

 

Suara Pelan Lahir di Parepare Sulawesi Selatan

Berbagi :