Neraka di Tanah Surga

Koes Plus bernyanyi. "Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman".

Sebuah lirik penuh kebanggaan. Indonesia digambarkan sebagai tanah yang begitu subur, tempat segalanya bisa tumbuh. Tapi mari kita tanya secara jujur. Apakah kesuburan itu paralel dengan kesejahteraan rakyat? Jawabannya, tidak seindah itu.

Di balik pohon sawit yang menghutan, minyak goreng pernah langka. Di negeri produsen sawit terbesar dunia, ibu rumah tangga antre minyak goreng, pasar kosong, dan harga meroket. Bukan karena gagal panen. Bukan karena bencana alam atau perubahan iklim. Melainkan karena praktek curang pengusaha.

Ironis. Indonesia negeri sawit melimpah, masih juga dilanda kelangkaan minyak goreng. Ibarat punya kebun durian seluas provinsi tapi makan biji kuaci di dapur.

Sebuah absurditas yang membuat Presiden Prabowo Subianto geram. Lalu melontarkan istilah yang tak akademis tapi tepat sasaran, serakahnomics.

Ini bukan aliran baru dalam ekonomi. Bukan pula tesis Harvard tentang supply and demand. Ini adalah jeritan kesel seorang kepala negara melihat betapa rakusnya segelintir pelaku usaha. Mereka bukan sekadar mencari untung, tapi menambang dari perut rakyat. Kebutuhan perut rakyat dipermainkan, harga melambung, lalu yang disalahkan pasar. Seolah-olah “invisible hand” itu tangannya suka mencubit rakyat kecil.

Serakahnomics adalah cara vulgar tapi jujur untuk menggambarkan bagaimana keserakahan telah mengalahkan etika dalam rantai distribusi kebutuhan pokok.

Minyak goreng digoreng dua kali. Sekali untuk memasak, sekali lagi dalam permainan harga. Pasar yang seharusnya menjadi tempat temu produsen dan konsumen berubah jadi arena spekulasi. Beras dioplos, diberi label "premium," lalu dijual dengan harga selangit. Gula ditilep ukuran timbangannya, kemasan diperkecil, tapi harga tetap selangit. Semua ini terjadi di bawah jargon "mekanisme pasar" yang makin terdengar seperti alasan untuk membiarkan kesenjangan tumbuh subur.

Investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menemukan bahwa sekitar 85,56% beras premium di pasaran tidak sesuai dengan standar mutu, 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66% memiliki berat kemasan yang kurang dari yang tercantum.

Negara mengalami kerugian sekitar Rp2 triliun per tahun akibat penyalahgunaan beras subsidi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras subsidi yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau dioplos dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Jadi jangan panik, jika Presiden Prabowo menohok praktek curang distribusi sembako itu dengan ungkapan yang keras. Serakahnomics.

Ini ungkapan kecewa yang melompat dari dasar empati presiden yang paling dalam. Ia tidak hanya sedang mengeluh. Ia sedang mengingatkan. Negara tidak boleh diam. Cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti diamanatkan UUD 1945, tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada tangan-tangan yang hanya menghitung laba. Karena ketika negara absen, maka pasar bukan hanya jadi arena bebas, tapi bisa menjadi alat penindasan.

Serakahnomics adalah kritik terhadap sistem. Tapi lebih dari itu, ia adalah refleksi. Bahwa dalam tanah yang subur sekalipun, kemakmuran tak akan tumbuh jika ditanam dengan benih keserakahan.

Maka kini pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan ekonomi digerakkan oleh nafsu segelintir orang? Ataukah kita perlu menata ulang peta pasar. Bukan untuk menghapus untung. Tapi untuk mengembalikan akal sehat dan memberi ruang bagi keadilan.

Sebab di negeri yang katanya surga ini, rakyat tak boleh selamanya hidup dalam neraka harga.

Berbagi :