Mario Viegas Carrascalao: "Tak Akan Ada Perang, Mungkin Perang Batu"

Keputusan pemerintah Indonesia untuk "melepas" Timor Timur bila otonomi luas yang diusulkan ditolak, menimbulkan banyak reaksi baik di kalangan elit politik di Indonesia maupun di Timor Timur.

Untuk itu, redaksi sengaja menurunkan wawancara dengan mantan Gubernur Timor Timur dan mantan Dubes RI untuk Rumania, Ir Mário Viegas Carrascalao, di kediamannya, Ciputat, Jakarta. Wawancara berkisar soal kekuatiran akan muncul perang saudara dan ketidakmapuan Timor Timur secara ekonomis.

Berikut adalah yang dilakukan reporter Talitakum, Hugo Fernandes dan Nuno Rodrigues.

Pertanyaan (P): Melalui Menlu Ali Alatas, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan untuk melepas Timor Timur, bila otonomi luas yang diusulkannya ditolak rakyat Timor Timur. Reaksi Anda setelahmengetahui keputusan itu?

Mario Viegas Carrascalao (MVC): Semula memang saya terkejut, karena itu semua di luar segala  pembahasan di tingkat pemerintahan. Sebab seperti kita tahu, pemerintah Indonesia itu  ingin memperlunak sikap atas reaksi orang, tapi dengan satu garis pemikiran bahwa Timor Timur tidak akan dilepaskan.

Tapi setelah mendengar pernyataannya Ibu Dewi Fortuna beberapa hari kemudian, ternyata dalam persoalan  Timor Timur, lebih baik Indonesia membuka diri. Dan hal ini, telah dipikirkan secara matang,  dengan maksud melepaskan Indonesia dari apa yang disebut "embel-embel" sebelum tahun 2000.

Salah satu  embel-embel  yang merepotkan Indonesia adalah masalah Timor Timur.  Karena pihak Indonesia mengganggap bahwa apa saja yang dilakukan semuanya serba salah. Di luar negeri selalu ada macam-macam tuduhan terhadap Indonesia. Jadi, walaupun  itu (melepas Timor Timur-red.) merupakan option terakhir, itu hanya taktik dalam bahasa saja. Dan saya sudah tahu, walaupun Indonesia mengatakan bahwa option ini diberikan apabila status otonomi ditolak.

(P): Ada maksud politik tertentu di balik pemberian otonomi luas tersebut?

(MVC): Status otonomi  luas sendiri dimaksudkan untuk mengambil hati orang Timor Timur, baik itu 5, 10 atau 15 tahun. Tapi untuk mengetahui bahwa otonomi luas itu ditolak atau diterima, sebenarnya Indonesia sudah siap. Apalagi,  seperti kita ketahui selama ini, baik Portugal, Amnesti Internasional, Brasil dan Amerika Serikat menyesalkan adanya sebagian besar rakyat Timor Timur  tidak ingin integrasi. Jadi, sebenarnya Indonesia  itu sudah siap.  Tinggal kita orang Timor Timur yang harus menerima ini dengan baik,  tanpa memikirkan kepentingan sendiri.Bagi yang sekarang mempunyai kedudukan dan pendapatan yang lebih baik, lupakan dulu itu semua, kita terima apa adanya, dan mari kita bangun lagi Timor Timur, walau pun dari nol, saya rasa tidak apa apa. Yang penting kita bisa bersatu.

(P): Banyak kalangan mengkuatirkan adanya perang saudara bila penyelesaian menempuh opsi ke dua. Menurut Anda?

(MVC): Menurut saya, perang saudara  bisa terjadi kalau Indonesia menginginkan itu untuk terjadi.  Dulu perang terjadi karena Portugis meninggalkan senjata. Tapi senjata-senjata itu sekarang tidak ada lagi. Persenjataan yang dipakai sekarang di hutan adalah senjatanya Indonesia yang sekarang ini juga sedang dibagi-bagikan kepada warga sipil di Timor Timur.

Kalau semua senjata itu ditarik dari warga sipil, saya rasa yang di hutan pun tidak perlu lagi membawa senjata. Karena apa yang mereka perjuangkan di hutan itu sudah akan diperoleh. Maka untuk apa senjatanya dipakai lagi?

Dengan demikian, suasana damai akan tercipta, sehingga kekhawatiran akan terjadi perang itu tak mungkin. Paling-paling orang perang batu. Tapi tentunya tidak akan berlangsung lama.

(P): Jadi ini bukan merupakan hadiah pemerintah Indonesia?

(MVC): Bukan. Ini demi kepentingan  yang lebih besar bagi  bangsa Indonesia sendiri. Kalau kita  lihat dari segi Timor Timur, tentu sekarang kita rugi. Tapi memang itulah keadaannya. Walau pun Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak akan seperti Portugal yang meninggalkan Timor Timur begitu saja. Tapi Indonesia akan mempersiapkan keadaan yang baik dan akan melibatkan Portugal dalam penyelesaian masalah Timor Timur dalam perundingan antar menlu kedua negara, Indonesia dan Portugal pada 18 Februari ini.

(P): Pembicaraaan antara Indonesia dan  Portugal di bawah PBB saat ini tak membahas proses yang sedang berlangsung di Indonesia, tapi tentang status otonomi. Bagaimana Anda melihatnya?

(MVC): Justru itu lah. Yang menawarkan otonomi itu kan Indonesia, yang merupakan solusi final. Mau terima atau tidak? Tapi  Indonesia pasti tahu bahwa kebanyakan rakyat Timor Timur menolak hal itu, maka Indonesia membuka alternatif  lain, yaitu merdeka sendiri yang juga merupakan tawaran Indonesia bukan tawaran kita.

(P): Apa tak  seharusnya diselesiakan di PBB sesuai hukum Internasional?

(MVC): Sebenarnya sejak 1982, Indonesia sudah mengakui tidak mampu lagi menyelesaikan sendiri masalah Timor Timur. Walau masih sering menyatatakan bahwa masalahTimor Timur adalah masalah dalam negeri Indonesia sehingga tidak mau berbicara dengan Portugal, kecuali di forum PBB. Tapi akhirnya Indonesa mau melakukan negosiasi. Kalau sudah siap melakukan negosiasi terhadap apa yang dikatakan sebagai bagian negaranya ini berarti siap untuk terima kekalahan. Sehingga mereka ingin mengembalikan ke Portugal yang proses dekolonisasinya belum selesai. Memang sebelum 1982, Indonesia sangat konsisten bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia, walaupun Portugal masih diakui PBB sebagai Administering Power  atas Timor Timur secara de jury atau teoritisnya. Tapi mulai 1982, Indonesia sudah mengakui Portugal sebagai penguasa administratif atas Timor Timur, sehingga mau bernegosiasi dengan Portugal di bawah naungan PBB. Hal ini berbeda dengan kasus lain. Misalnya, kalau ada persoalan di Aceh, Indonesia tentu tidak akan bicara dengan Belanda. Tapi akan berbicara dengan rakyat Aceh.

(P): Persoalan ini adalah menyangkut nasib orang Timor Timur. Mengapa orang Timor Timur tak dilibatkan dalam berbagai negosiasi untuk mencari solusi?

(MVC): Justru itu. Karena Timor Timur waktu itu masih dalam proses dekolonisasi, walaupun Indonesia tidak mengemukakan. Tapi  Indonesia sudah menerima bahwa masalah Timor Timur itu masalah dekolonisasi sehingga diserahkan ke PBB. Portugal sendiri tidak akan menerima penyelesaian apapun bila tidak melalui Sidang Dewan PBB. Hingga saya kira tidak menjadi masalah itu.

(P): Selama ini Indonesia begitu konsisten dengan argumen bahwa Timor Timur adalah bagian integral dari Indonesia. Sekarang telah berubah sikap. Menurut Anda apa yang melatarbelakangi perubahan sikap tersebut?

(MVC): Saya kira begini. Kalau kita amati, bahwa pemerintahan yang lalu itu sangat otoriter, yang hanya ingin memaksakan kehendaknya. Setelah adanya perubahan, rezim ini masuk dalam era pembangunan dan era reformasi, sehingga Indonesia  ingin menjadi suatu negara yang demokratis. Tapi dalam masalah Timor Timur, hal ini bertentangan dengan konsepnya. Sehingga perlakuan rezim lama terhadap Timor Timur itu ingin diubah oleh pemerintahan sekarang. Sebab masalah Timor Timur itu telah membawa citra yang sangat jelek bagi Indonesia. Misalkan kalau di forum dunia, kita mulai berbicara tentang Indonesia orang senang dengan rakyatnya dan kebudayannya. Tapi kalau pembicaraan beralih ke hal-hal serius dan prinsipil  maka,  dunia luar langsung  menyinggung tentang Timor Timur. Selain itu, menurut spekulasi saya,  Indonesia itu masuk dalam suatu krisis ekonomi yang berakibat pada krisis politik.  Hal ini merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara yang rata-rata 7% per tahun menjadi di bawah nol. Maka sebagai suatu pemerintah yang bertanggung jawab terhadap 200 juta penduduknya, tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tapi harus berusaha agar bisa mendapat pinjaman dari luar negeri. Sebab kalau kita lihat, negara lain akan memberikan pinjaman Tapi dengan syarat, yaitu melihat pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara ini. Jadi daripada memberikan pinjaman untuk melanggar HAM di tempat lain seperti di Timor Timur, lebih baik tidak perlu. Tentu hal ini akan menghambat pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, maka pimpinan Negara ini, memikirkan jalan keluarnya, yaitu dengan mengorbankan Timor Timur, yang selama ini menjadi rintangan dalam krisis ini.

(P): Apa kah  ini bukan semacam manuver politik Indonesia untuk meraih simpati internasional?

(MVC): Menurut saya, logikanya seperti sudah saya katakan. Memang ada reaksi kita yang mungkin mengganggap pernyataan itu semacam manipulasi dan kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi seperti saya katakan pada beberapa orang, kalau sebuah negara sebesar Indonesia, kalau sampai melakukan manuver-manuver politik seperti ini, maka sama sekali tidak bijaksana dan bisa membawa akibat  yang sangat  buruk bagi negaranya. Sehingga bisa disebut Indonesia tidak bertanggung jawab. Ternyata tidak demikian. Karena Indonesia sendiri sudah berpikir  lama tentang masalah Timor Timur, terlepas dari masalah dalam negerinya sendiri.

(P): Konon perubahan sikap Pemerintah Indonesia ini disebabkan oleh surat Perdana Menteri Australia, John Howard. Menurut Anda, ada faktor lain disamping surat tersebut?

(MVC): Sebelum suratnya (Perdana Menteri Australia-red.) memang sudah ada pembicaraan tentang alternatif bagi masalah Timor Timur. Memang surat itu juga merupakan salah satu faktor yang menentukan perubahan sikap Indonesia. Kita juga tahu bahwa dari Amnesty Internasional, Kongres Amerika Serikat dan Uni Eropa  melakukan tekanan-tekanan terhadap Indonesia. Kita juga tahu seperti di Jepang, rakyatnya menekan pemerintahnya yang banyak mendukung Indonesia. Hal ini menyebabkan paling tidak Indonesia harus  mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak sahabat-sahabatnya itu. Australia yang merupakan tetangga terdekat,  bersama Amerika Serikat menyetujui secara de jure dan de facto integrasi Timor Timur ke Indonesia. Sekarang, sikap-sikap yang dtunjukkan Amerika Serikat, baik dari Kongres maupun Senat, menunjukkan adanya perubahan sikap. Australia secara terbuka mengeluarkan pernyataan sikapnya dengan memberikan syarat agar setelah 5 atau 10 tahun, diadakan referendum. Hal ini bertentangan dengan sikap dan kepentingan  Indonesia yang mengatakan Otonomi merupakan solusi final.

(P): Otonomi transisi yang di usulkan Portugal dan CNRT ditolak Indonesia, Bagaimana Anda melihat hal ini?

(MVC): Saya juga agak binggung. Diberi  kesempatan untuk merebut hati orang Timor kok tidak mau, ini kan aneh. Ternyata, Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa bisa juga pemerintah Indonesia bermaksud baik untuk merebut hati orang Timor Timur, Tapi  ada kelompok setempat atau kelompok diluar Timor Timur, yang bisanya terus mengacaukan keadaan di Timor Timur selama masa transisi. Sehingga, mungkin saja setelah 5 tahun, masalahnya tidak selesai, tertunda terus, dan kekacauan di Timor Timur terus berlangsung. Itu alasan atau paling tidak argumentasi Indonesia. Sehingga usulan otonomi transisi ditolak. Saya juga agak kecewa. Oleh sebab itu saat diundang untuk berdialog dengan Ibu Dewi fortuna, di RCTI,  yang sebenarnya di hadiri juga oleh Menlu Ali Alatas saya ingin tahu lebih banyak, alasan Indonesia. Tapi Pak Alatas tidak hadir. (BERSAMBUNG)

link: http://www.minihub.org/siarlist/msg02184.html

Berbagi :